JAKARTA, Sumbarpro – Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dari institusi Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Keputusan itu diambil dalam sidang etik yang berlangsung hampir 11 jam, dari pukul 09.00 hingga sekitar pukul 20.00 WIB, di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan putusan tersebut dalam konferensi pers. Menurutnya, Ahrie terbukti melanggar kode etik dan peraturan internal kepolisian.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny, Selasa malam (10/11/2026).
Selain sanksi administratif, Majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi etika. Perilaku Ahrie dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai Ahrie menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mengakses perangkat teknologi milik Polri. Akses itu dipakai untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Perbuatan tersebut dilakukan saat ia menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ahrie dijerat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang dilanggar meliputi kewajiban dalam etika kelembagaan, etika kepribadian, serta larangan dalam etika kelembagaan.
Johnny menegaskan, putusan ini merupakan bentuk penerapan prinsip ‘equality before the law’. Menurutnya, tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti melanggar aturan internal, terlepas dari pangkat atau jabatannya.
Usai putusan dibacakan, Ahrie langsung menggunakan haknya untuk mengajukan banding. Johnny menyatakan banding tersebut akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding sesuai prosedur yang berlaku.
