JAKARTA, Sumbarpro – Pemerintah memastikan status seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan itu diambil setelah rapat finalisasi lintas kementerian bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan pengangkatan itu berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Cakupannya diperluas dari rencana awal yang hanya menyasar tenaga pendidik atau guru.
Kini kebijakan itu mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lain.
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” kata Prasetyo.
Perluasan kebijakan ini disepakati setelah pemerintah dan DPR melakukan simulasi serta perhitungan anggaran lintas sektor. Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung peralihan status dan pembiayaan seluruh PPPK paruh waktu di daerah menjadi penuh waktu.
Prasetyo mencontohkan petugas damkar sebagai salah satu profesi yang perannya dinilai penting dalam pelayanan publik. Karena itu, penataan status kepegawaian tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah antar sektor.
“Damkar sekarang banyak menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, juga tenaga teknis atau tenaga pelayanan,” ujarnya.
Keputusan ini juga membuka jalan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan itu tidak hanya berlaku bagi tenaga pengajar, tetapi juga pegawai dari berbagai profesi lain yang statusnya naik menjadi PPPK penuh waktu.
