PADANG, Sumbarpro — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang mengumpulkan para pengelola aplikator angkutan daring di Mal Pelayanan Publik Plaza Andalas, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut digelar guna membahas klarifikasi kelengkapan izin operasional serta jaminan perlindungan bagi para pengemudi.
Kepala DPMPTSP Kota Padang, Fauzan Ibnovi menyatakan bahwa pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama DPRD. Pemerintah kota ingin menyamakan pemahaman mengenai regulasi perizinan karena sebelumnya terdapat perbedaan pandangan dengan pihak pengelola aplikasi.
Menurut Fauzan, pengelola Maxim tercatat telah melengkapi izin kantor cabang dan memperbarui klasifikasi baku lapangan usaha tahun 2025. Sedangkan Grab masih menggunakan klasifikasi edisi sebelumnya sehingga diminta untuk segera menyesuaikan aturan tersebut.
Sementara itu, perwakilan Gojek belum dapat memberikan penjelasan menyeluruh karena keterbatasan wewenang daerah. Pemerintah kota berencana menjadwalkan pertemuan susulan dengan menghadirkan tim legal pusat dari aplikator tersebut.
Fauzan menambahkan, penggunaan atribut seperti jaket dan stiker kendaraan oleh pengemudi turut disorot karena berpotensi masuk dalam kategori reklame berjalan yang memiliki konsekuensi kewajiban pajak daerah.
Pada kesempatan itu, Pranata Komputer Terampil DPMPTSP Kota Padang, Ismi Mulyani menjelaskan bahwa seluruh aplikator sebenarnya telah memiliki skema perlindungan jaminan sosial bagi mitra mereka.
Pihaknya juga akan bersurat ke badan koordinasi penanaman modal pusat guna memastikan ketentuan legalitas portal aplikasi tersebut. (ak/*)
