PADANG, Sumbarpro – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.383.258 per bulan. Angka itu naik Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat Rp3.182.955.
Kepastian ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang mulai berlaku 1 Januari 2027.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan penetapan UMP merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga daya beli pekerja tanpa menekan keberlangsungan dunia usaha.
Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya soal besaran pendapatan, tetapi juga menyangkut hubungan industrial yang sehat.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi, Sabtu (21/11/2026).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar Firdaus Firman menjelaskan, angka UMP 2027 lahir dari Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi pada Rabu (18/11/2026). Forum tripartit itu melibatkan pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi.
Dalam perumusannya, dewan menyepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,7 dari rentang 0,5 hingga 1. Sejumlah indikator makro menjadi pertimbangan, antara lain inflasi Sumbar 3,50 persen dan pertumbuhan ekonomi 3,99 persen secara c-to-c.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027,” kata Firdaus.
Selain UMP, Dewan Pengupahan juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258 atau lebih tinggi Rp100.000 dari UMP.
Rekomendasi UMSP itu ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Kelapa Sawit, serta dua sektor lain yang masuk dalam klasifikasi usaha tertentu.
Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Padang, pembahasannya masih berjalan tersendiri di tingkat pemerintah daerah dan dijadwalkan rampung dalam waktu dekat.
Dari sisi pengusaha, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar Rina Pangeran menyatakan pihaknya menghormati mekanisme tripartit yang telah berjalan.
Namun, ia mengingatkan struktur ekonomi Sumbar yang berbeda dengan provinsi berbasis industri manufaktur di Jawa. Ekonomi Sumbar banyak ditopang UMKM, pertanian, perdagangan, dan pariwisata yang sensitif terhadap fluktuasi kunjungan wisatawan maupun risiko bencana alam.
“Dengan usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 6,29 persen menjadi Rp3,38 juta, ruang gerak arus kas banyak perusahaan di daerah menjadi lebih terbatas,” kata Rina.
Ia berharap kenaikan ini tidak memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya dan UMKM.
Di sisi lain, kalangan pekerja/buruh sebelumnya sempat mengusulkan kenaikan yang lebih tinggi, yakni berkisar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan itu muncul dalam dinamika pembahasan Dewan Pengupahan sebelum akhirnya disepakati angka 6,29 persen.
Dengan penetapan resmi ini, pekerja di Sumbar memiliki kepastian hukum mengenai penghasilan minimum yang akan diterima mulai awal tahun depan, sementara dunia usaha diingatkan untuk menyesuaikan perencanaan keuangan agar tetap bertahan di tengah tekanan biaya. (ak/*)
