Sumbarpro – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Ia menggantikan Budi Gunawan yang di-reshuffle pada Senin lalu (8/9), yang posisi sebelumnya dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim.
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Djamari Chaniago adalah putra Ranah Minang. Orang tua dan keluarganya tinggal di Lolong, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Nama Djamari Chaniago tidak asing jika dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, Djamari merupakan salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran pasca-reformasi tahun 1998 silam.
Pria kelahiran 8 April 1949 ini merupakan lulusan Akademi Militer (Akabri) tahun 1971 dan berasal dari kecabangan Infanteri, Baret Hijau Kostrad.
Karier militernya terbilang gemilang. Ia pernah menjabat Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Panglima Kostrad (1998–1999), hingga dipercaya menjadi Wakil KSAD pada 1999–2000. Puncaknya, ia mengisi posisi Kepala Staf Umum TNI pada 2000–2004.
Pangkat terakhir Djamari adalah Letnan Jenderal. Pada Rabu (17/9/2025), Presiden Prabowo menganugerahkannya pangkat Jenderal Kehormatan.
Setelah purnatugas, Djamari kemudian masuk ke dunia sipil dengan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat dan Fraksi ABRI. Ia pun sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang periode 2015–2016.
Kini, setelah lebih dari dua dekade pensiun dari militer, Djamari kembali ke lingkaran pemerintahan dengan menjabat Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan.
Kehadiran perwira senior ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi politik, hukum, dan keamanan nasional dalam Kabinet Merah Putih. (edt)
