Beranda / Kabar Sumbar / Flyover Padang Luar Terancam Batal Dibangun akibat Terkendala Pembebasan Lahan

Flyover Padang Luar Terancam Batal Dibangun akibat Terkendala Pembebasan Lahan

Redaksi
A+A-
Reset
Kendala Lahan, Rencana Flyover Padang Luar Terancam Tak Terwujud

AGAM, Sumbarpro — Rencana pembangunan flyover Padang Luar di Kabupaten Agam terancam gagal terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Agam dilaporkan belum sanggup mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan yang nilainya diperkirakan menyentuh angka hampir Rp100 miliar.

Kabar tertundanya proyek strategis tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, usai menggelar pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PU, Jakarta.

“Saya harus memberikan kabar kurang baik. Flyover Padang Luar kemungkinan kita akan berhenti untuk membangun. Karena ternyata dibutuhkan pembebasan lahan yang hampir menghabiskan anggaran Rp100 miliar,” ungkap Andre, dalam keterangannya dikutip Jumat (14/8/2026).

Andre menjelaskan bahwa pihak pemerintah pusat sebenarnya telah siap mengeksekusi pembangunan fisik flyover demi mengurai titik kemacetan parah dan memperlancar konektivitas di kawasan Padang Luar.

Pasang iklan Anda di space ini, hubungi SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini di WhatsApp 081275690690

Namun, pengerjaan proyek fisik mutlak membutuhkan kesiapan lahan yang bersih (clear and clean).

“Mohon maaf, ternyata Pemerintah Kabupaten Agam tidak mampu menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan,” tegasnya.

Menanggapi kendala tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kementeriannya tetap membuka ruang agar proyek jalan layang ini dapat kembali dipertimbangkan pada masa mendatang jika pemerintah daerah telah siap.

“Kita lihat ke depan. Kalau memang yang dibutuhkan masyarakat Agam ke depannya, mungkin hari ini belum, ke depan pasti kita akan prioritaskan,” tutur Dody.

Masalah ketersediaan dana pembebasan lahan ini menjadi catatan krusial bagi pemerintah daerah.

Sinergi antara komitmen pemda dalam penyediaan lahan dan anggaran fisik dari pusat merupakan syarat utama agar proyek infrastruktur nasional dapat menyentuh masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi atau tanggapan balasan dari pihak Pemkab Agam terkait skema pembiayaan lahan maupun solusi alternatif yang bakal ditempuh. (edt/*)

Pasang iklan Anda di space ini, hubungi SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini di WhatsApp 081275690690
Focus Mode