Padang, Sumbarpro – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menjemput aspirasi warga Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam reses perseorangan masa sidang kedua yang digelar di Masjid Al-Falah, Selasa malam (18/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat antusias menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya: penguatan UMKM agar mendapatkan akses permodalan. Keberatan wali murid terhadap iuran komite sekolah dan permohonan bantuan untuk kegiatan Majelis Taklim Masjid Al-Falah
Menanggapi aspirasi tersebut, Muhidi menyampaikan terkait penguatan UMKM, untuk tahun 2025, program UMKM di Sumbar akan lebih fokus pada pelatihan peningkatan kapasitas, dengan harapan produk yang dihasilkan dapat lebih berdaya saing.
“Bagi pelaku UMKM yang ingin mengikuti program ini, silakan berkoordinasi dengan tim saya di Kelurahan Padang Sarai,” katanya.
Terkait iuran komite sekolah, Muhidi mengakui bahwa persoalan iuran komite sering menjadi keluhan baik dari wali murid maupun kepala sekolah. Oleh karena itu, ia akan mengusulkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang iuran komite agar ada regulasi yang jelas.
“Pada dasarnya, iuran komite tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran pendidikan daerah. Namun, bagi wali murid yang kurang mampu, tentu tidak boleh diberatkan dengan iuran ini,” jelasnya.
Menurut Muhidi, Sumbar bukan daerah industri yang memiliki pendapatan tinggi, sehingga pendapatan daerah masih bertumpu pada sektor pajak. Meski demikian, pendidikan tetap menjadi prioritas, dengan alokasi 25 persen dari APBD Sumbar untuk sektor ini.
Terkait bantuan majelis taklim dan masjid, Muhidi menyarankan agar pengajuan bantuan untuk Majelis Taklim dan Masjid dilakukan secara bertahap agar semua kebutuhan dapat terakomodasi.
“Majelis Taklim bisa mengajukan bantuan ke DPRD Kota Padang terlebih dahulu, sementara bantuan untuk masjid bisa diajukan kepada saya. Tahun berikutnya, bisa bergantian agar setiap tahun ada bantuan yang diterima,” terangnya.
Reses anggota DPRD Sumatera Barat masa persidangan kedua tahun 2024-2025 merupakan kesempatan bagi anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing.
Sebanyak 65 anggota DPRD dari delapan daerah pemilihan (dapil) akan bertemu dengan konstituen guna menampung aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan dalam program pembangunan daerah. (edt/*)
