2
Padang Panjang, Sumbarpro – Menanggapi isu liar yang menyebut pelayanan RSUD Padang Panjang lumpuh, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Jumat (16/5). Langkah ini diambil menyusul pemberitaan media “Bhayangkara Utama” yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Dalam sidak tersebut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota langsung berdialog dengan dokter, perawat, dan staf RSUD untuk memastikan kondisi layanan.
“Pelayanan tetap berjalan normal. Tidak ada yang lumpuh seperti yang diberitakan. Saya pastikan tidak ada penghentian pelayanan kepada masyarakat. Informasi ini harus diluruskan,” tegas Hendri Arnis.
Wali Kota juga menanggapi kekhawatiran pegawai terkait surat pemberitahuan penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) nomor 900.1/234/BPKD-PP/V/2025 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra. Surat tersebut menyebutkan bahwa ASN penerima tunjangan profesi guru dan ASN RSUD yang menerima jasa pelayanan tidak lagi menerima TPP mulai Mei 2025.
Hendri menjelaskan kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur sistem penghasilan tunggal (single salary). Pegawai yang menerima lebih dari satu sumber penghasilan tambahan wajib memilih salah satu.
“ASN yang sudah menerima Jasa Medis sesuai regulasi tidak lagi berhak menerima TPP dari pemerintah daerah. Namun kami mendorong RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengatur dan merealisasikan skema insentif tambahan dari pendapatan mandiri RSUD. Ini solusi realistis dan legal,” jelasnya.
Hendri menegaskan pengelolaan dana BLUD dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan pegawai sesuai kesepakatan dengan manajemen RSUD.
Sementara itu Direktur RSUD dr. Lismawati memberikan klarifikasi tegas terhadap pemberitaan yang beredar. “Saya pastikan tidak ada pelayanan yang lumpuh. Tidak ada demo, semua layanan seperti poli, IGD, dan apotek berjalan normal. Kami tetap berkomitmen melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berita yang menyebut layanan berhenti total adalah tidak benar,” ujarnya.
Manajemen RSUD terus menjalin komunikasi intensif dengan pegawai untuk menjelaskan kebijakan TPP dan mencari solusi bersama yang adil dan sesuai aturan.
Wakil Wali Kota Allex Saputra menambahkan bahwa Pemko akan terus memantau dan mengevaluasi situasi agar tidak muncul informasi menyesatkan yang merusak kepercayaan publik. “Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan klarifikasi sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas,” kata Allex.
Pada kesempatan itu, turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sekretaris Daerah Sonny Budaya Putra, anggota DPRD Mahdelmi, kepala OPD, dan pihak terkait lainnya. (kom)
