4
Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mempercepat penataan kawasan Kota Tua sebagai ikon pariwisata dan budaya. Dukungan tersebut mereka sampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemko Padang yang digelar baru-baru ini.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria dan Iqra Chissa, serta anggota DPRD dari Fraksi PDIP–PKB, Albert Hendra Lukman. Ketiganya merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendorong percepatan revitalisasi Kota Tua. Ia menyebutkan bahwa dalam dua hingga tiga tahun ke depan, kawasan tersebut akan menjadi fokus penataan yang lebih baik, sejalan dengan rencana induk (master plan) yang telah disusun Pemerintah Provinsi.
“Kami siap memberikan dukungan penuh. DPRD Sumbar akan bergotong royong agar Kota Tua benar-benar menjadi identitas Kota Padang yang memiliki nilai historis dan daya tarik pariwisata berbasis budaya,” ujar Nanda.
Ia menambahkan bahwa proses pembangunan tetap memperhatikan kelayakan fisik bangunan di kawasan tersebut. “Tentunya akan ada titik-titik tertentu yang tidak dapat direvitalisasi karena alasan teknis dan historis, dan hal ini akan kami sesuaikan saat pelaksanaan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar lainnya, Iqra Chissa, juga menegaskan pentingnya percepatan revitalisasi Kota Tua Padang sebagai bagian dari upaya pelestarian sejarah dan penguatan fungsi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata edukatif.
“Kota Tua memiliki nilai sejarah yang tinggi dan harus kita jaga. Revitalisasi ini bukan semata persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan pelestarian warisan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata bernilai ekonomi. Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Padang, kami akan memberikan dukungan penuh,” tutur Iqra.
Sementara itu, anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PDIP–PKB, Albert Hendra Lukman, menyampaikan komitmen legislatif dalam mendukung pengembangan Kota Tua Padang melalui penganggaran yang terencana.
“Kami siap mengalokasikan anggaran, tentu setelah pematangan rencana induk. Dengan begitu, kita dapat menentukan secara jelas area yang dapat dikembangkan dan area yang harus dilestarikan,” ungkap Albert.
DPRD Sumbar menilai bahwa keberadaan Kota Tua tidak hanya menambah nilai estetika kota, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian melalui pengembangan sektor pariwisata kreatif, seni budaya, dan UMKM lokal. (*)
