JAKARTA, Sumbarpro – Penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Hingga Minggu malam (8/11/2026), Bareskrim Polri masih mendalami kemungkinan adanya unsur makar di balik operasi penyadapan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi aktif dan mantan Kapolri.
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sejak 3 November 2026. Sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena kondisi kesehatannya. Ia disebut mengalami sakit pascastroke.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan tim penyidik tidak berhenti pada jerat pasal penyadapan dan UU ITE. Dugaan makar kini tengah ditelusuri secara intensif. “Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Asep di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan senada datang dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Saat menyambangi Istana Kepresidenan pada Jumat (6/11/2026), ia menilai penyadapan yang menyasar Presiden merupakan tindakan ilegal yang mengarah pada makar.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” ujar Herindra.
Organisasi masyarakat juga mendorong penyidikan diperluas. Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyatakan kasus ini sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan bangsa. Mereka meminta Bareskrim mengusut tuntas secara transparan dan objektif berbasis scientific crime investigation.
Di sisi lain, Polri telah mengajukan permohonan perlindungan terhadap enam saksi dalam perkara ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan adanya permohonan tersebut, tetapi belum mengungkap identitas keenam saksi.
“Iya, ada permohonan perlindungan dari Polri. Saksi-saksi, enam orang,” kata Susilaningtias, Minggu (8/11/2026).
Permohonan itu kini masih ditelaah untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan.
Desakan agar aktor utama di balik penyadapan diungkap juga datang dari DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta tim khusus bentukan Kapolri tidak hanya menyasar pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga pihak yang mengendalikan operasi.
“Saya harap tim khusus yang dibuat Kapolri bisa temukan dalang dari penyadapan oleh para jenderal,” kata Sahroni, Minggu (8/11/2026).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Tim tersebut dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, pembentukan tim merupakan respons proaktif institusi terhadap informasi yang menjadi perhatian publik.
