Di tengah proses hukum yang berjalan, beredar kabar yang menyebut dua mantan Kapolri berinisial IA dan MTK telah ditangkap. Bareskrim membantah informasi tersebut.
“Tidak benar,” kata Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, Minggu (8/11/2026).
Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pihak-pihak yang berada di sekitar Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan agenda bersih-bersih dilakukan dengan menyisir profil orang-orang di lingkaran Presiden.
“Kalau kewaspadaan terus-menerus dan akan bersih-bersih terus,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Salah satu yang menyita perhatian publik adalah peran Slamet Uliandi. Dalam konstruksi perkara, Slamet disebut memiliki kewenangan memberi persetujuan penyadapan. Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso harus mendapatkan izin darinya sebelum melakukan provisioning atau penyadapan.
Slamet juga disebut menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Hingga Minggu malam, penyidik masih menelusuri siapa pemberi perintah utama dalam operasi penyadapan yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha diduga menjadi sasaran.
Polri memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan meminta publik memberi ruang agar alat bukti dilengkapi sebelum kesimpulan akhir diambil. (edt/*)
