JAKARTA, Sumbarpro – Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Statusnya naik dari saksi menjadi tersangka setelah penyidik menggelar perkara pada Kamis (5/11/2026).
Dengan penetapan itu, total tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang. Tiga tersangka sebelumnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya sudah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Meski demikian, Slamet Uliandi belum bisa ditahan. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto menyatakan yang bersangkutan sedang sakit pascastroke.
“Untuk tersangka SU saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke,” kata Suhermanto, didampingi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis malam (5/11/2026).
Slamet bukan nama asing di lingkungan Bareskrim. Ia pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri pada 2010 hingga 2019. Saat ini ia tercatat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Peran itulah yang membuat penyidik menetapkannya sebagai tersangka.
Menurut Suhermanto, tersangka Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta harus mendapat izin dari Slamet sebelum melakukan provisioning atau penyadapan.
“Sampai dengan saat ini Kabagmon, yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU,” ujarnya.
Izin itu juga berlaku untuk penghapusan barang bukti. Pada awal Oktober 2026, Ahrie disebut meminta persetujuan Slamet untuk menghapus file hasil sadapan. Permintaan itu disetujui.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” kata Suhermanto.
Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari penyadapan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin menyatakan para tersangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.
Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Sistem itu kemudian dipakai untuk menyadap komunikasi yang tidak terkait penyelidikan atau penyidikan.
“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui verifikasi. Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum,” kata Asep.
Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden. Nomor pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha juga ikut disadap. Perbuatan itu diduga melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.
