Jejak penyadapan sempat hendak dihilangkan. Sekitar Oktober 2026, para tersangka memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS, termasuk menghapus jejak elektroniknya.
Perkara ini terbongkar setelah seorang petugas yang mengetahui tindakan ilegal itu membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Penyidik lalu memeriksa 13 saksi dan lima ahli, terdiri dari tiga ahli ITE dan dua ahli pidana. Sebelas telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk disita sebagai barang bukti.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Tim itu dipimpin langsung Kabareskrim dan bekerja melakukan pendalaman.
“Kapolri telah membentuk tim khusus dalam merespons info dan isu tersebut untuk melakukan pendalaman yang langsung dipimpin Kabareskrim,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
Suyudi menegaskan penanganan kasus ini murni penegakan hukum. Ia membantah ada persaingan atau kepentingan tertentu di internal Korps Bhayangkara.
“Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi instruksi khusus kepada Kapolri agar kasus ini diproses tuntas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Kepala Negara memberikan dukungan penuh.
“Bapak Presiden tentu memberikan dukungan, dan memberikan arahan kepada Bapak Kapolri. Untuk dilakukan proses sebagaimana yang seharusnya,” kata Prasetyo saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Penyidik juga menyangkakan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU yang sama dengan ancaman pidana enam tahun. (edt/*)
