Penyelesaian Huntap Balai Gadang Butuh Rp30 Miliar, Wako Fadly Amran Minta Dukungan Kementerian PKP

Redaksi
A+A-
Reset
Wali Kota Padang Fadly Amran (kiri) bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

PADANG, Sumbarpro – Pemerintah Kota Padang meminta dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU Hunian Tetap bagi korban bencana hidrometeorologi November 2025.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan hal itu saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.

Selain membahas Huntap, pertemuan juga membicarakan penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.

Fadly Amran menyebut Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk menopang pembangunan hunian layak bagi warga terdampak.

Namun, penyelesaian PSU di kawasan Huntap Balai Gadang masih membutuhkan dukungan pusat. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.

“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia,” terang Fadly Amran.

Menurutnya, penyelesaian Huntap tidak hanya soal membangun rumah. Masyarakat juga harus bisa tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru.

Oleh karena itu, ia berharap Menteri PKP memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut.

Menanggapi hal itu, Maruarar Sirait menyebut pihaknya menampung aspirasi yang disampaikan. Meski demikian, ia juga mendorong jajaran pemerintah daerah memperluas skema pendanaan pembangunan.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya bergantung pada APBD maupun APBN.

“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” ucapnya. (ak/*)

Servis Kursi dan Sofa di Kota Padang - Pasang Iklan dan Artikel di SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini hubungi WhatsApp 081275690690