8
BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kunjungi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I pada Rabu (2/7). Kunjungan ini bertujuan untuk mengamati langsung realisasi program dan kegiatan di wilayah yang mencakup Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang memimpin langsung rombongan, menegaskan bahwa peninjauan tersebut penting untuk mengetahui capaian pelaksanaan program tahun anggaran 2024 dan 2025. Informasi tersebut akan menjadi rujukan dalam penyusunan anggaran tahun 2026.
Dalam kunjungan itu, Banggar juga menyoroti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK se-Sumbar untuk tahun ajaran 2025.
Muhidi mengungkapkan bahwa banyak orang tua masih memaksakan anak-anak mereka masuk ke sekolah yang dianggap favorit, sehingga menimbulkan permasalahan dalam proses seleksi.
Ia mendorong Dinas Pendidikan Sumbar dan seluruh cabang dinas untuk meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dinilai penting agar proses penerimaan peserta didik berjalan optimal dan mendukung tujuan pemerataan pendidikan di Sumbar.
Anggota Banggar DPRD Sumbar, Daswipetra Dt Manjinjing Alam, turut menyampaikan keprihatinannya atas isu yang berkembang di masyarakat, yakni anggapan bahwa anggota DPRD dapat memberikan rekomendasi agar siswa diterima di sekolah favorit meski tidak memenuhi syarat jalur zonasi, prestasi, atau jalur lainnya.
Ia menegaskan bahwa anggapan tersebut keliru karena seluruh proses penerimaan peserta didik telah berjalan secara sistematis dan berbasis teknologi.
“Saat saya berkunjung ke daerah dan berdialog dengan masyarakat, banyak yang meminta rekomendasi seperti itu. Padahal, hal tersebut tidak mungkin dipenuhi karena seluruh proses sudah tersistem. Masyarakat mempertanyakan kapasitas kami sebagai anggota dewan, seolah-olah kami bisa meluluskan anak mereka ke sekolah tertentu,” jelasnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan Sumbar bersikap lebih proaktif dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, dinas perlu memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan meluruskan persepsi mengenai sekolah favorit. Pemerintah, ujarnya, tengah berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara merata.
“Pemerintah sedang berupaya menyetarakan kualitas pendidikan. Semua sekolah memiliki kedudukan yang sama. Jangan ada lagi anggapan sekolah favorit dan nonfavorit,” tegas Daswipetra.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Willia Zuwerni, menyambut langsung kedatangan rombongan Banggar. Ia menjelaskan bahwa proses pelaksanaan SPMB di wilayah kerjanya masih berlangsung, khususnya pada jalur prestasi, dan sejauh ini berjalan lancar berkat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait.
Willia mengakui bahwa sebelumnya banyak orang tua memaksakan anak-anak mereka masuk ke sekolah yang dianggap favorit, meskipun tidak memenuhi persyaratan zonasi. Ia mencontohkan, di Kota Bukittinggi banyak siswa SMP yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Bukittinggi. Namun, karena keterbatasan daya tampung, tidak semua dapat diterima. Sementara itu, sekolah-sekolah lain di kota tersebut justru sepi peminat.
Untuk Kota Padang Panjang, menurut Willia, antusiasme siswa untuk masuk ke jenjang SMA cukup tinggi. Namun, minat terhadap SMK masih rendah. Hal ini disebabkan keberadaan dua sekolah berbasis asrama (boarding) di kota itu, sehingga penerimaan melalui jalur prestasi tidak dibuka.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi pelaksanaan SPMB agar ke depannya berjalan lebih baik. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Cabang Dinas Wilayah I masih memerlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang. Pada tahun anggaran sebelumnya, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan guru honorer di wilayah tersebut. (*)
