8
Padang, Sumbarpro – Pemerintah Kota Padang tengah bersiap mengambil langkah tegas menghadapi persoalan parkir liar yang kian meresahkan masyarakat, terutama di pusat-pusat keramaian. Fenomena ini dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban lalu lintas dan kenyamanan warga, tetapi juga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah besar.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmen untuk melakukan penataan ulang sistem parkir kota secara menyeluruh. Hal tersebut ia sampaikan saat menyerahkan dana operasional untuk RT/RW, kader Posyandu, PAUD, guru TPQ/TQA, MDT, dan imam masjid se-Kecamatan Nanggalo, baru-baru ini di Kantor Camat Nanggalo.
“Saya sudah perintahkan langsung Dinas Perhubungan untuk menata ulang sistem parkir kota ini. Tidak ada lagi tempat parkir liar. Harus dikelola secara profesional, teratur, dan yang paling penting: berkeadilan,” tegas Fadly di hadapan para undangan.
Namun, tak hanya sekadar melakukan penertiban, Fadly mengusung pendekatan pemberdayaan sosial. Ia menawarkan solusi inovatif dengan merekrut para juru parkir liar ke dalam sistem resmi.
“Mereka yang selama ini bekerja di balik sistem gelap akan kami tarik ke dalam sistem terang. Kita rekrut, kita beri pelatihan, dan mereka akan menerima gaji tetap dari pemerintah. Ini bukan hanya soal penertiban, tapi juga soal pemberdayaan,” ujarnya.
Dukungan DPRD: Kebocoran PAD Harus Diakhiri
Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Padang. DPRD menyayangkan rendahnya PAD dari sektor parkir di Kota Padang, yang bahkan kalah jauh dibandingkan kota tetangga seperti Bukittinggi. Maka dari itu, sudah saatnya PAD dari sektor perparkiran ditingkatkan.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menyoroti perlunya perombakan sistem secara struktural. Ia menekankan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan, agar kebocoran PAD bisa diatasi secara permanen. “Kalau masih pakai sistem manual, masih kasih uang ke tangan juru parkir, kebocoran pasti terus terjadi. Harus pakai sistem non-tunai. Titik parkir harus jelas dan diawasi CCTV. Harus transparan dan akuntabel,” tegas Mastilizal.
Ia juga menambahkan, jika langkah-langkah ini dilaksanakan dengan serius, maka bukan hanya PAD yang akan meningkat, tetapi juga kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tumbuh signifikan. (rel)
