Padang, SumbarPro – Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar, menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (10/2/2025).
Evaluasi ini juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sumbar dan mencakup lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pariwisata.
Andree Algamar menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Padang akan membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran pada lima sektor tersebut agar lebih tepat sasaran dan efektif.
“Kami akan meminta Inspektorat untuk membentuk tim pengawasan, serta BPKAD untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif, sehingga lima sektor tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan Presiden,” ujar Pj Wako, didampingi Inspektur Arfian, Kepala Bappeda Yenni Yuliza, dan Kepala BPKAD Raju Minropa.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa sesuai dengan Asta Cita prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebesar 8 persen.
Selain itu, pengentasan kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,5 persen, kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026, serta peningkatan kualitas SDM (Human Capital Index) sebesar 0,59 persen pada 2029.
“Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ini, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja. Selain itu, diperlukan konvergensi perencanaan dan penganggaran lintas sektor, serta sinergi dan kolaborasi yang kuat,” ujar Mahyeldi.
Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Arif Ardiyanto, menjelaskan bahwa entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang dilakukan BPKP merupakan langkah awal dari evaluasi yang lebih luas.
“Metode yang kami gunakan mencakup pengumpulan informasi awal terkait anggaran program pembangunan daerah sektoral, konfirmasi gambaran perencanaan dan postur anggaran, serta analisis potensi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penganggaran,” jelasnya. (mas)
