Sumbarpro – Pemerintah Kota Padang tengah menyusun ulang Masterplan Drainase yang ditargetkan rampung pada akhir 2025. Penyusunan ini dilakukan karena dokumen masterplan lama yang disusun sekitar 15 tahun lalu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi perkembangan kota saat ini.
Banjir dan genangan yang kerap melanda berbagai kawasan menjadi alasan kuat bagi Pemko Padang untuk melakukan evaluasi total.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, mengatakan penyusunan ulang masterplan sangat penting untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
“Iya, kita tengah menyusun masterplan drainase di tahun ini, karena masterplan yang lama tidak lagi relevan dan perlu evaluasi kembali,” ujarnya dalam kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase Kota Padang yang digelar di salah satu hotel berbintang di Padang, Kamis (28/8/2025).
Menurut Tri, pada masterplan lama, rincian jaringan drainase baru mencakup wilayah kota hingga kawasan Bypass. Kini, perkembangan kota sudah melewati jalur tersebut sehingga perlu perencanaan baru yang lebih komprehensif.
Selain perkembangan kota, kondisi lapangan juga menunjukkan banyak jaringan irigasi yang berubah fungsi menjadi saluran drainase. Padahal secara teknis, drainase berfungsi mengeringkan, sementara irigasi mengalirkan air.
“Di lapangan, fenomena ini sudah banyak terjadi. Oleh karena itu, dalam masterplan yang baru, jaringan irigasi akan diubah fungsinya menjadi saluran drainase sesuai dengan kondisi eksisting,” jelas Tri yang saat itu didampingi Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi DPUPR Padang, Novianti.
Tri menegaskan bahwa penyusunan masterplan baru akan tetap mengacu pada kondisi eksisting. Beberapa opsi penanganan yang akan dipertimbangkan antara lain:
-
Penambahan saluran drainase baru di titik rawan genangan
-
Pelebaran saluran yang sudah ada
-
Pembersihan dan pengerukan sedimen
-
Penggunaan pompa air
-
Penerapan sistem polder di kawasan tertentu
“Dengan pendekatan tersebut, kita bisa melihat solusi mana yang paling tepat untuk diterapkan di lapangan,” tambah Tri.
Penyusunan masterplan drainase ini dikerjakan oleh tiga konsultan dan melibatkan berbagai instansi lintas sektor.
Novianti menjelaskan, saat ini tim masih dalam tahap penyampaian laporan pendahuluan dari konsultan. Masukan dari peserta rapat sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen yang sedang disusun.
“Harapannya, masukan dan saran dari seluruh pihak dapat memperkaya dokumen sehingga implementasinya nanti lebih tepat sasaran,” ungkap Novianti.
Kondisi Geografis dan Ancaman Banjir
Novianti juga menyoroti letak geografis Kota Padang yang berada di belakang garis pantai. Posisi ini membuat kota rawan dilanda banjir dan pasang surut.
“Namun begitu, kita tetap berkomitmen untuk meminimalisir terjadinya banjir dan genangan,” tegasnya.
Pertemuan penyusunan masterplan ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, BPBPK/BPPW Sumatera Barat Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, BPJN Sumatera Barat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Dinas SDABK Sumbar, Dinas BMCKTR Sumbar, Dinas Perkimtan Sumbar, dan Dinas Kehutanan Sumbar.
Selain itu, hadir pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang, seluruh camat se-Kota Padang, Kepala Bidang di Dinas PUPR, serta para kepala UPT.
Dengan keterlibatan berbagai instansi, Pemko Padang menargetkan dokumen Masterplan Drainase 2025 selesai pada akhir tahun ini. Masterplan tersebut diharapkan menjadi panduan teknis dalam mengatasi persoalan banjir, genangan, dan tata kelola drainase kota di masa depan. (kom/*)
Discussion about this post