Jakarta, Sumbarpro – Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap, yang digelar selama tiga hari (19-21 Februari 2025).
Secara umum, aksi ini menyerukan 13 tuntutan mendesak kepada pemerintah dan DPR RI untuk menangani berbagai masalah di Indonesia.
Melalui akun X (sebelumnya Twitter) @bijakmemantau, rangkuman tuntutan tersebut mengungkap sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan publik.
Tuntutan Utama: Evaluasi Kebijakan dan Reformasi Sistemik
Berikut adalah rincian tuntutan yang disuarakan dalam aksi #IndonesiaGelap:
1. Kawal & Evaluasi Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran
Revisi anggaran di kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dinilai kurang transparan. Pemotongan biaya infrastruktur dikhawatirkan akan menurunkan kualitas layanan publik.
2. Evaluasi Total Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Tujuan utama program MBG dinilai masih belum jelas, regulasi tidak ada, dan implementasi di lapangan bermasalah.
3. Cabut Proyek Strategis Nasional (PSN) Bermasalah
Banyak PSN dipertanyakan strategisnya, termasuk proyek yang mudah mendapat izin tetapi dinilai memiliki dampak buruk bagi lingkungan.
4. Tolak Potensi Dwifungsi TNI/Polri
Revisi UU TNI 2025 dinilai dapat menghidupkan kembali dwifungsi militer, dengan jabatan sipil mulai diisi pejabat militer aktif, seperti di Bulog.
5. Tolak Revisi UU Minerba yang Mengizinkan Kampus untuk Tambang
Pasal kontroversial yang memungkinkan kampus mendapatkan izin tambang dinilai melemahkan independensi akademik.
Catatan:
Poin ini sudah direalisasikan dalam UU Minerba yang disahkan DPR RI bersama pemerintah, Selasa (18/2/2025). Dalam UU tersebut, salah satu poin yang diubah adalah membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.
Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada BUMN, BUMD, hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.
6. Realisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) Dosen ASN
Tukin dosen ASN periode 2020-2024 belum cair, menciptakan ketimpangan remunerasi antara PTN-BH dan non-PTN-BH, sementara biaya kuliah dikhawatirkan akan terus naik.
7. Bikin Kebijakan Berbasis Riset
Banyak kebijakan tidak berbasis riset, seperti kebijakan LPG 3 kg dan MBG. Anggaran kajian dan riset dipotong hingga 50%, termasuk anggaran BRIN yang dipangkas lebih dari sepertiga.
Enam Tuntutan Lainnya
Selain tujuh tuntutan di atas, enam poin penting lainnya juga disuarakan dalam aksi ini:
8. Wujudkan Pendidikan Gratis & Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Pemangkasan anggaran pendidikan dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi untuk memprioritaskan pendidikan.
9. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Pengesahan RUU ini diharapkan dapat melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.
10. Keluarkan Perppu Perampasan Aset
DPR dinilai lamban membahas perampasan aset koruptor, sehingga diperlukan langkah cepat melalui Perppu.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Kabinet yang terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri dinilai terlalu gemuk dan tidak efisien.
12. Reformasi Polri
Reformasi internal Polri menjadi tuntutan mendesak untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas institusi.
13. Tolak Penambahan Pasal 228A dalam Revisi Tatib DPR RI
Penambahan pasal ini dinilai melampaui kewenangan fungsi pengawasan DPR RI.
Respons Publik dan Harapan
Aksi #IndonesiaGelap mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat. Para demonstran menegaskan bahwa tuntutan ini bukan hanya aspirasi mahasiswa, tetapi juga cerminan kegelisahan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai tidak pro-rakyat.
“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi, dalam aksi demonstrasi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025)
Hasil Aksi
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan kemenangan dalam aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’, setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menemui massa aksi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Pertemuan ini berhasil meredakan ketegangan yang sempat memuncak saat mahasiswa mendorong barrier beton sebagai bentuk protes.
“Kita buktikan hari ini, mahasiswa yang ada di Patung Kuda hari ini, menang,” ujar salah seorang orator melalui pengeras suara, disambut sorak-sorai massa aksi.
Kehadiran Prasetyo Hadi di lokasi demonstrasi merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Mahasiswa sebelumnya bersikeras tidak akan meninggalkan lokasi hingga pihak Istana Negara menemui mereka.
Sikap tegas ini akhirnya membuahkan hasil dengan kehadiran Mensesneg sebagai perwakilan pemerintah.
Dalam dialog singkat di atas mobil komando massa aksi, Prasetyo menyampaikan apresiasinya terhadap gerakan mahasiswa.
Ia mengaku bangga atas keberanian mahasiswa yang berani menyuarakan aspirasi mereka melalui demonstrasi.
“Bagi saya, apa yang saudara perjuangkan adalah bagian yang selama ini kami perjuangkan juga,” kata Prasetyo.
Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan dalam aksi ini adalah soal pendidikan berkualitas. Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah memiliki keinginan yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Mari kita duduk bersama, semua bisa dibicarakan, semua bisa didiskusikan,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengakuan terhadap tuntutan mahasiswa, Prasetyo secara simbolis menandatangani draf tuntutan yang diajukan oleh BEM SI.
Penandatanganan ini dianggap sebagai langkah awal negara untuk menerima dan mempelajari aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa.
Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya akan mengundang perwakilan dari organisasi mahasiswa untuk melakukan audiensi lebih lanjut.
Setelah itu, pemerintah akan menentukan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan mahasiswa.
“Kami akan pelajari tuntutan ini dan mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi lebih mendalam. Ini adalah langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi,” kata Prasetyo.
Catatan Penting
Demonstrasi #IndonesiaGelap menyoroti urgensi penanganan berbagai isu krusial, mulai dari transparansi anggaran hingga reformasi kelembagaan.
Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan harapan rakyat agar pemerintah lebih responsif dan berpihak pada kepentingan publik.
Aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar oleh BEM SI berhasil mencatatkan momentum penting dengan kehadiran Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai perwakilan pemerintah.
Dialog yang terbuka dan penandatanganan draf tuntutan menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendengar aspirasi mahasiswa.
Namun, realisasi dari tuntutan-tuntutan tersebut masih harus diawasi secara ketat oleh mahasiswa dan masyarakat luas.
(tim/*)
