— Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat ke publik menyusul gelombang demonstrasi akhir Agustus hingga awal September 2025 yang menewaskan sedikitnya 10 orang.
Salah satu insiden yang memicu kemarahan publik adalah tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, akibat tertabrak kendaraan taktis Brimob.
Spekulasi yang beredar menyebutkan bahwa pengumuman resmi dari Istana terkait pergantian Kapolri kemungkinan akan dilakukan pada akhir pekan atau awal pekan depan.
Empat jenderal bintang tiga disebut masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), Komjen Syahardiantono (Kabareskrim), dan Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Sekjen KKP).
Namun, pihak Istana membantah telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI terkait pergantian Kapolri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.
“Berkenaan dengan surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar, jadi belum ada surpres yang dikirim ke DPR mengenai pergantian Kapolri,” ujar Prasetyo, Minggu (14/9/2025).
Ia juga menyebut bahwa pimpinan DPR telah menyampaikan hal serupa. “Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada, atau tidak ada surpres tersebut,” tegasnya.
Meski Istana dan DPR telah membantah, publik masih menunggu pernyataan langsung dari Presiden Prabowo. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai isu pergantian Kapolri seperti dipaksakan.
“Istana dan DPR, dua lembaga negara yang memegang kewenangan sahih telah menutup pintu rapat-rapat bagi rumor ini,” kata Haidar.
Sementara itu, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa pergantian Kapolri bukan sekadar soal figur, melainkan soal komitmen terhadap reformasi institusi Polri.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar mengganti Kapolri, tetapi membangun sistem agar Polri berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Bambang. (edt)
