SOLOK, Sumbarpro — Rendahnya realisasi anggaran di sejumlah daerah dinilai kerap dipicu oleh keterlambatan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa akibat perencanaan yang kurang maksimal.
Atas dasar itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) pentingnya optimalisasi pengelolaan APBD agar sasaran pembangunan daerah dapat tercapai.
Hal itu disampaikan Agus Fatoni saat memberikan materi dalam sosialisasi penguatan pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas pimpinan perangkat daerah Kabupaten Solok di Ruang Sekretariat Daerah, Arosuka, Sabtu (14/11/2026).
“Anggaran daerah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk memperhatikan realisasi anggaran serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan perencanaan dan target.
Menurutnya, kewenangan dalam mengelola keuangan daerah harus diiringi komitmen, ketepatan, serta kemampuan pimpinan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda juga menyatakan siap memberikan pendampingan serta konsultasi kepada pemerintah daerah.
Wakil Bupati Solok, Candra, mengapresiasi program pembinaan tersebut. Ia berharap dukungan Kemendagri dapat membantu daerah yang baru saja dilanda bencana ini, terutama dalam menangani berbagai kebutuhan pemulihan pascabencana secara optimal. (ak/*)
