BUKITTINGGI, Sumbarpro — Tingkat literasi keuangan syariah di Sumatera Barat terbilang tinggi, mencapai 55,62 persen. Namun, inklusi atau pemanfaatan layanan keuangan syariah baru menyentuh angka 12,62 persen.
Untuk mendongkrak pemanfaatan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong pondok pesantren mengambil peran sebagai penggerak ekonomi syariah berbasis masyarakat dengan dukungan digitalisasi perbankan.
Dorongan itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Mahyeldi, pesantren tidak boleh berhenti sebagai lembaga pendidikan dan dakwah semata.
“Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” ujarnya.
Saat ini terdapat 308 pondok pesantren di Sumbar yang perlu diperkuat kolaborasinya dengan lembaga keuangan syariah.
Mahyeldi menyoroti data survei OJK tahun 2022 yang menunjukkan literasi keuangan syariah Sumbar lebih tinggi dari angka nasional 43,07 persen.
Sayangnya, inklusi keuangan syariah Sumbar berada di bawah rata-rata nasional 13,24 persen.
“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menyatakan kesiapannya mendukung ekosistem pesantren. Layanan yang ditawarkan meliputi transaksi nontunai, integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, hingga pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital.
“Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkapnya.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menambahkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah transaksi tunai menjadi elektronik.
Menurutnya, upaya ini harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren. (ak/*)
