BUKITTINGGI, Sumbarpro – Kementerian UMKM menyiapkan alokasi dana segar sekitar Rp115 miliar untuk menyokong 38.000 UMKM di Sumatera Barat. Pemerintah mematok target 10 persen usaha mikro mampu naik kelas melalui suntikan modal, pendampingan intensif, kemudahan perizinan, dan perluasan pasar.
Kucuran anggaran itu membuka jalan lebar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, sekaligus mempertebal daya saing.
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menegaskan pemerintah menjadikan penyediaan fasilitas usaha sebagai prioritas utama agar pelaku industri kecil mampu memperluas skala bisnis dan naik kelas.
“Orang Sumatera Barat sudah pandai berdagang. Tugas pemerintah menyiapkan fasilitas agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” kata Wamen Helvi, saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Kementerian UMKM mendorong perluasan skema pembiayaan melalui bank-bank Himbara, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Penyaluran dukungan permodalan ditargetkan terealisasi optimal dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
Pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem industri yang berkolaborasi dengan BUMN dan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, salah satunya kelapa di Padang Pariaman.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan penguatan UMKM menjadi instrumen paling strategis untuk memulihkan perekonomian masyarakat pascabencana alam dan tekanan ekonomi global.
Menurutnya , Pemprov Sumbar menerbitkan lebih dari 3.000 Nomor Induk Berusaha baru sepanjang 2025. Di sisi lain, penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai hampir Rp8 triliun pada 2025 dan bergerak mendekati Rp6,5 triliun pada 2026.
“UMKM harus terus kita perkuat karena menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Legalitas, permodalan, dan akses pasar perlu berjalan bersama agar usaha mereka semakin berkembang,” tegas Mahyeldi.
Gubernur menekankan bahwa Pemprov Sumbar terus mendorong penyerapan produk lokal dalam belanja pemerintah, memfasilitasi sertifikasi halal dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, serta melebarkan pasar ekspor ke Malaysia dan negara anggota IORA pada 2027.
Mahyeldi juga menyoroti potensi gambir Sumbar yang permintaannya dari Tiongkok mencapai 5.000 ton per tahun.
“Kita bekerja sama dengan akademisi dan perusahaan daerah untuk meningkatkan kualitas gambir, terutama kadar katekin supaya harga jualnya bisa Rp100.000 per kilogramnya,” pungkas Gubernur. (ak/*)
