Penyaluran Bansos Nontunai, Padang Panjang Termasuk Terbaik di Sumatera

Penyaluran Bansos Nontunai, Padang Panjang Termasuk Terbaik di Sumatera

13

Padang Panjang, Sumbarpro – Kota Padang Panjang menempati peringkat dua terbaik di Sumatera Barat dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) nontunai. Capaian ini mendapat apresiasi dari Bank Indonesia sebagai bentuk keberhasilan sinergi antarinstansi.

Hal itu disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Dandy Indarto Seno, dalam kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran Bansos Nontunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), agen penyalur, dan pendamping sosial di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (20/6). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra.

“Kota Padang Panjang saat ini menempati peringkat ke-10 se-Sumatera dan peringkat ke-2 di Sumatera Barat dalam hal pengelolaan bansos nontunai. Ini menunjukkan komitmen dan sinergi yang baik antarpihak,” kata Dandy.

Ia menyebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral turut berperan dalam mengawal distribusi bansos nontunai, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat penerima. “Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan para KPM memahami mekanisme pencairan dana, agar bantuan diterima secara efisien, aman, dan optimal,” ujarnya.

Dandy berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait, sehingga penyaluran bansos berdampak nyata pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Allex Saputra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dana bansos agar tepat sasaran.

“Sebanyak 27.422 jiwa masyarakat Padang Panjang saat ini masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari jumlah tersebut, terdapat 1.307 KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2.092 KPM Program Sembako. Angka ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki pekerjaan besar dalam meningkatkan kesejahteraan secara merata,” ungkap Allex.

Ia juga menyatakan komitmen Pemerintah Kota dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, termasuk melalui alokasi APBD yang berpihak pada masyarakat rentan.

“Kita terus mendorong agar penyaluran bansos, baik PKH maupun Program Sembako, benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan. Bantuan triwulan pertama telah dicairkan pada Maret lalu, dan Insyaallah bantuan tahap kedua akan disalurkan pada Juni ini,” katanya. (kom)

Related posts

Paripurna DPRD Padang: RAPBD-P 2025 Disampaikan, LKPD 2024 Disetujui

Wali Kota Padang Panjang Lantik 61 PPPK, Tekankan Profesionalisme dan Dedikasi

Kawasan Wisata Batu Malin Kundang akan Ditata Ulang