Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemko Padang, Dishub dan RSUD Rasidin Terendah

Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemko Padang, Dishub dan RSUD Rasidin Terendah

9

Padang, Sumbarpro – Evaluasi 100 hari kerja Pemerintah Kota Padang menempatkan Dinas Perhubungan dan RSUD Rasidin sebagai dua OPD dengan skor kinerja terendah.

Penilaian itu disampaikan Tim Peneliti Universitas Andalas dalam Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Kinerja Pemko Padang, Jumat (20/6), di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang.

Ketua Tim Peneliti, Prof. Asrinaldi, mengatakan evaluasi ini ditujukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program unggulan (Progul) selama 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir.

“Penilaian dilakukan oleh para ahli dari kalangan akademisi dan praktisi, yang diharapkan menjadi referensi dalam memperbaiki layanan publik,” ujarnya.

Dari 51 OPD yang dievaluasi, lima dengan skor terendah yaitu: Dinas PUPR 66,58 persen, Dinas Pertanian 66,36 persen, Dinas Pertanahan 64,38 persen, Dinas Kesehatan/RSUD Rasidin 64,36 persen, Dinas Perhubungan 64,29 persen.

Sementara lima OPD dengan skor tertinggi: Dinas Pemadam Kebakaran 80,00 persen, BPBD 73,26 persen, Disdukcapil 72,78 persen, Kecamatan Padang Timur 72,50 persen dan Bagian Tata Pemerintahan Setdako 72,22 persen.

Survei dilakukan terhadap dua kategori responden, yaitu 640 warga dari 11 kecamatan dan 100 responden ahli, terdiri dari akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, jurnalis, politisi, serta mahasiswa.

Hasilnya, tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang mencapai 79,7 persen. Sementara kepuasan responden ahli tercatat lebih tinggi, yakni 86 persen.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Fadly Amran menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam proses peningkatan kinerja OPD.

“Beberapa program memang masih dalam tahap perencanaan, namun tetap kami sosialisasikan sejak awal. Tujuannya agar masyarakat tahu lebih dulu arah kebijakan kita, seperti Kartu Padang Juara dan Taman Tematik,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen Pemko untuk terus melakukan pembinaan dan penilaian terhadap aparatur, serta mendorong peningkatan kinerja melalui program penghargaan “Padang Balomba”. “Reward akan diberikan bagi OPD dan masyarakat yang berkontribusi, tapi bagi yang stagnan tentu ada teguran. Kita ingin terus bergerak cepat dan memperbaiki layanan publik,” tegas Fadly.

Di akhir penyampaiannya, Fadly menekankan bahwa kepuasan bukanlah tujuan akhir. “Tidak ada kata puas. Kepuasan berarti berhenti. Kami ingin terus berada di garis depan, mengevaluasi dan memperbaiki,” pungkasnya. (nda)

pemko padang

Related posts

Paripurna DPRD Padang: RAPBD-P 2025 Disampaikan, LKPD 2024 Disetujui

Wali Kota Padang Panjang Lantik 61 PPPK, Tekankan Profesionalisme dan Dedikasi

Dua Ranperda Strategis Disampaikan Pemko Padang Panjang ke DPRD