Bupati Welly Suhery Kecewa Program Pemkab Pasaman Minim Dukungan dari Pemerintahan Nagari

Redaksi
A+A-
Reset
Bupati Pasaman Welly Suhery memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pasaman.

PASAMAN, Sumbarpro – Bupati Pasaman Welly Suhery mengancam memberikan sanksi surat peringatan ketiga (SP3) kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kinerjanya tidak maksimal sepanjang tahun anggaran 2026.

Sanksi tersebut tidak hanya berdampak pada pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, tetapi juga berujung pada penurunan jabatan hingga pencopotan dari posisinya.

Ultimatum itu disampaikan Welly dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, Rabu (18/11/2026).

Suasana rapat yang diikuti seluruh OPD, pihak kecamatan hingga pemerintah nagari itu mendadak berubah. Bupati merasa kecewa karena jajarannya terkesan minim mendukung program Pemkab Pasaman.

Menurut Welly, sebagian wali nagari dinilai hanya menjalankan rutinitas administrasi tanpa menunjukkan partisipasi nyata dalam menyukseskan program daerah.

Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan job fair atau bursa kerja yang belum terealisasi dengan baik.

Padahal, Dinas Ketenagakerjaan telah mengirimkan surat ke masing-masing pemerintah nagari agar informasi dan kesempatan kerja tersebut dapat menjangkau masyarakat secara luas.

“Ini tidak dijadikan hal penting, sehingga saya meragukan apakah pemerintah nagari betul-betul mendukung pemerintahan Pemkab Pasaman,” tegas Welly dengan nada kecewa.

Ia mengingatkan, pemerintah nagari semestinya tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi dan pemerintahan. Dukungan terhadap program pembangunan kabupaten juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.

“Keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan OPD sebagai pelaksana teknis, karena peran pemerintah nagari sangat dibutuhkan untuk memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bupati Welly.

Khusus kepada seluruh kepala OPD, Welly meminta seluruh pekerjaan dan program dituntaskan 100 persen pada akhir November ini.

Setiap kepala OPD diminta segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum tuntas, memperkuat pengawasan, serta memastikan seluruh target dapat diselesaikan sesuai batas waktu, baik dari sisi pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.

“Kepada seluruh OPD, saya minta komitmen dan pertanggungjawaban penuh. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasi masing-masing dan memastikan pengendalian berjalan,” ujarnya.

Diterangkannya, hasil evaluasi akan menjadi bahan penting dalam penilaian kinerja masing-masing OPD. Sebagai kepala daerah, Welly memiliki wewenang mengevaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme kepegawaian.

SP3 menjadi dasar kuat untuk melakukan mutasi, demosi, atau pencopotan jabatan jika tidak ada perbaikan kinerja.

Sanksi administratif akibat kinerja buruk atau teguran tertulis sering dikaitkan dengan pengurangan nilai capaian kinerja, yang berujung pada pemotongan tunjangan kinerja daerah.

Riwayat pemberian sanksi akan tercatat dalam rekam jejak kepegawaian dan menyulitkan pejabat terkait saat mengikuti seleksi terbuka di masa depan.

“Saya tegaskan, tuntaskan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 secara optimal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (ak/*)

Servis Kursi dan Sofa di Kota Padang - Pasang Iklan dan Artikel di SUMBARPRO media online portal berita dan informasi terkini hubungi WhatsApp 081275690690