PADANG, Sumbarpro — Wajib pajak di Sumatera Barat dan Jambi mendapat kesempatan menghapus sanksi administrasi pajak hingga 100 persen.
Fasilitas ini disosialisasikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi dalam Taxpayers’ Gathering 2026 di Hotel Santika Padang, Kamis (12/11/2026).
Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) ini memberikan batas waktu pemanfaatan hingga 31 Desember 2026.
Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, menjelaskan program PSA berlandaskan PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.
Salah satu perubahan mekanismenya, pembayaran utang pajak kini dialokasikan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak. Setelah pokok lunas, wajib pajak baru dapat mengajukan penghapusan sanksi.
Untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi diberikan 100 persen jika disampaikan paling lambat 31 Desember 2026.
Jika disampaikan Januari hingga Maret 2027, pengurangan sanksi sebesar 50 persen, sedangkan April hingga Juni 2027 memperoleh 25 persen.
Syaratnya meliputi pelunasan pokok pajak, penyampaian surat pernyataan bermeterai, serta wajib pajak tidak sedang menempuh upaya hukum.
“Permohonan dapat diajukan hingga 1 Oktober 2028,” kata Tarmizi.
Ia menegaskan pengampunan pajak tidak dapat diberikan berulang kali dalam rentang waktu pendek.
“Pengampunan pajak idealnya hanya diberikan sekali dalam satu generasi. Karena itu, kesempatan memperbaiki kepatuhan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA),” jelasnya.
Pada bagian lain, ia menerangka bahwa penerimaan pajak neto di Sumbar hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp4,39 triliun atau 80,1 persen dari target Rp5,48 triliun. Angka itu tumbuh 35,9 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Adapun penerimaan bruto tercatat Rp5,31 triliun atau naik 15,8 persen, ditopang PPh Pasal 21 yang meningkat 54,2 persen dan PPh Badan 31,4 persen.
“Untuk setiap Rp1 pajak yang disetor dari Sumatera Barat, negara membelanjakan kembali sekitar Rp7 di Ranah Minang,” ungkapnya.
Kegiatan ini melibatkan pengurus lima asosiasi usaha, yakni HIPMI, REI, Gapensi, IKPI, dan Apindo. Dalam sesi dialog, wajib pajak Vera Laurenzi mempertanyakan kepastian penghapusan sanksi bagi pelaku usaha yang terdampak bencana akhir 2025.
Tarmizi memastikan program tersebut memiliki dasar hukum tertulis dan bukan sekadar janji.
Ia juga mengingatkan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace sebesar 0,5 persen dari omzet sejak 1 Oktober 2026, meski pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta setahun tidak dipungut asalkan menyampaikan surat pernyataan. (ak/*)
